PERMEN DIKNAS NO. 20 TH. 2007 (STANDAR PENILAIAN)

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA  

NOMOR 20 TAHUN 2007              TENTANG   

STANDAR PENILAIAN PENDIDIKAN  

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

Menimbang          bahwa dalam rangka mengendalikan mutu hasil pendidikan sesuai

standar  nasional  pendidikan  yang  dikenibangkan  oleh  Badan Standar Nasional Pendidikan; perlu menetapkan Standar Penilaian Pendidikan dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional;

Mengingat      1.   Peraturan  Pemerintah  Nomor    19  Tahun  2005  tentang  Standar

Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);

2.   Peraturan  Presiden  Nomor   9  Tahun  2005  tentang  Kedudukan,

Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2006;

3.   Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004       mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana       telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden       Republik Indonesia Nomor 31/P Tahun 2007;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :      PERATURAN     MENTERI     PENDIDIKAN     NASIONAL

REPUBLIK INDONESIA TENTANG STANDAR PENILAIAN PENDIDIKAN.

2

Pasal 1

(1) Penilaian hasil belajar peserta didik pada jenjang pendidikan dasar dan menengah       dilaksanakan  berdasarkan  standar  penilaian  pendidikan  yang  berlaku  secara       nasional.

(2) Standar penilaian pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat  (1) tercantum       dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 11 Juni 2007

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

Salinan sesuai dengan aslinya

Biro Hukum dan Organisasi Departemen Pendidikan Nasional,

Kepala Bagian Penyusunan Rancangan

Peraturan Peru ndang-undangan dan

Bantuan  Hukum I,

Muslikh, S.H.

NIP 131479478

TTD.

BAMBANG SUDIBYO

SALINAN

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL              NOMOR 20 TAHUN 2007 TANGGAL 11 JUNI 2007              STANDAR PENILAIAN PENDIDIKAN

A.  Pengertian

1.   Standar  penilaian  pendidikan  adalah  standar  nasional  pendidikan  yang       berkaitan dengan mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar       peserta didik

2.   Penilaian pendidikan adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi       untuk menentukan pencapaian hasil belajar peserta didik.

3.   Ulangan  adalah  proses  yang  dilakukan  untuk  mengukur  pencapaian       kompetensi peserta didik secara berkelanjutan dalam proses pembelajaran,       untuk   memantau   kemajuan,   melakukan  perbaikan  pembelajaran,   dan       menentukan keberhasilan belajar peserta didik.

4.   Ulangan  harian  adalah  kegiatan  yang  dilakukan  secara  periodik  untuk       mengukur pencapaian kompetensi peserta didik setelah menyelesaikan satu       Kompetensi Dasar (KD) atau lebih.

5.   Ulangan tengah semester adalah kegiatan yang dilakukan oleh pendidik untuk       mengukur pencapaian kompetensi peserta didik setelah melaksanakan 8 - 9       minggu kegiatan pembelajaran. Cakupan ulangan meliputi seluruh indikator       yang merepresentasikan seluruh KD pada periode tersebut.

6.   Ulangan akhir semester adalah kegiatan yang dilakukan oleh pendidik untuk       mengukur pencapaian kompetensi peserta didik di akhir semester. Cakupan       ulangan meliputi seluruh indikator yang merepresentasikan semua KD pada       semester tersebut.

7.   Ulangan kenaikan kelas adalah kegiatan yang dilakukan oleh pendidik di akhir       semester genap untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik di akhir       semester  genap  pada satuan pendidikan yang  menggunakan sistem paket.       Cakupan ulangan meliputi seluruh indikator yang merepresentasikan KD pada       semester tersebut.

8.   Ujian sekolah/madrasah adalah kegiatan pengukuran pencapaian kompetensi       peserta  didik  yang  dilakukan  oleh  satuan  pendidikan  untuk  memperoleh       pengakuan  atas  prestasi  belajar  dan  merupakan  salah  satu  persyaratan       kelulusan dari satuan pendidikan. Mata pelajaran yang diujikan adalah mata       pelajaran kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi yang tidak       diujikan  dalam  ujian  nasional  dan  aspek  kognitif  dan/atau  psikomotorik       kelompok  mata  pelajaran  agama  dan  akhlak  mulia  serta  kelompok  mata       pelajaran kewarganegaraan  dan kepribadian  yang  akan diatur  dalam POS       Ujian Sekolah/Madrasah.

9.   Ujian Nasional  yang  selanjutnya disebut  UN adalah kegiatan pengukuran       pencapaian kompetensi peserta didik pada beberapa mata pelajaran tertentu       dalam kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka       menilai pencapaian Standar Nasional Pendidikan.

10. Kriteria ketuntasan minimal (KKM) adalah kriteria ketuntasan belajar (KKB)       yang ditentukan oleh satuan pendidikan.  KKM pada akhir  jenjang  satuan

1

pendidikan  untuk  kelompok  mata  pelajaran  selain  ilmu  pengetahuan  dan teknologi merupakan nilai batas ambang kompetensi.

B. Prinsip Penilaian

Penilaian hasil belajar peserta didik pada jenjang pendidikan dasar dan menengah didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut:

1.  sahih, berarti Penilaian didasarkan pada data yang mencerminkan kemampuan       yang diukur.

2.  objektif, berarti penilaian didasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas,       tidak dipengaruhi subjektivitas penilai.

3.  adil,  berarti penilaian  tidak  menguntungkan  atau  merugikan peserta  didik       karena  berkebutuhan khusus  serta perbedaan  latar  belakang  agama,  suku,       budaya, adat istiadat, status sosial ekonomi, dan gender.

4.  terpadu, berarti penilaian oleh pendidik merupakan salah satu komponen yang       tak terpisahkan dari kegiatan pembelajaran.

5.  terbuka, berarti prosedur penilaian, kriteria penilaian, dan dasar pengambilan       keputusan dapat diketahui oleh pihak yang berkepentingan.

6.  menyeluruh dan berkesinambungan, berarti penilaian oleh pendidik mencakup       semua aspek kompetensi dengan menggunakan berbagai teknik Penilaian yang       sesuai, untuk memantau perkembangan kemampuan peserta didik.

7.  sistematis, berarti penilaian dilakukan secara berencana dan bertahap dengan       mengikuti langkah-langkah baku.

8.  beracuan  kriteria,  berarti  Penilaian  didasarkan  pada  ukuran  pencapaian       kompetensi yang ditetapkan.

9.  akuntabel,  berarti  penilaian  dapat  dipertanggungjawabkan,  baik  dari  segi       teknik, prosedur, maupun hasilnya.

C. Teknik dan Instrumen Penilaian

1.  Penilaian hasil belajar oleh pendidik menggunakan berbagai teknik Penilaian       berupa tes, observasi, penugasan perseorangan atau kelompok, dan bentuk lain       yang  sesuai  dengan  karakteristik  kompetensi  dan  tingkat  perkembangan       peserta didik.

2.  Teknik tes berupa tes tertulis, tes lisan, dan tes praktik atau tes kinerja.

3.  Teknik   observasi   atau   pengamatan   dilakukan   selama   pembelajaran       berlangsung dan/atau di luar kegiatan pembelajaran.

4.  Teknik penugasan baik perseorangan maupun kelompok dapat berbentuk tugas       rumah dan/atau proyek.

5.  Instrumen  penilaian  hasil  belajar  yang  digunakan  pendidik  memenuhi       persyaratan (a) substansi, adalah i-nerepresentasikan kompetensi yang dinilai,

(b) konstruksi, adalah memenuhi persyaratan teknis sesuai dengan bentuk instrumen yang digunakan, dan (c) bahasa, adalah menggunakan bahasa yang baik dan benar serta komunikatif sesuai dengan taraf perkembangan peserta didik.

6.  Instrumen penilaian yang digunakan oleh satuan pendidikan dalam bentuk       ujian  sekolah/madrasah  memenuhi  persyaratan  substansi,  konstruksi,  dan       bahasa, serta memiliki bukti validitas empirik.

2

7.  Instrumen  penilaian  yang  digunakan  oleh  pernerintah  dalam  bentuk  UN       memenuhi  persyaratan  substansi,  konstruksi,  bahasa,  dan  memiliki  bukti       validitas  empirik  serta  menghasilkan  skor  yang  dapat  diperbandingkan       antarsekolah, antardaerah, dan antartahun.

D. Mekanisme dan Prosedur Penilaian

1.   Penilaian  hasil  belajar  pada  jenjang  pendidikan  dasar  dan  menengah       dilaksanakan oleh pendidik, satuan pendidikan, dan pemerintah. 2. Perancangan strategi penilaian oleh pendidik dilakukan pada saat penyusunan       silabus  yang  penjabarannya  merupakan  bagian  dari  rencana  peiaksanaan       pembelajaran (RPP).

3.   Ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, dan ulangan kenaikan kelas       dilakukan oleh pendidik di bawah koordinasi satuan pendidikan. 4. Penilaian hasil belajar peserta didik pada mata pelajaran dalam kelompok mata       pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi yang tidak diujikan pada UN dan       aspek kognitif dan/atau aspek psikomotorik untuk kelompok mata pelajaran       agama dan akhlak mulia dan kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan       kepribadian dilakukan oleh satuan pendidikan melalui ujian sekolah/madrasah       untuk memperoleh pengakuan atas prestasi belajar dan merupakan salah satu       persyaratan keiulusan dari satuan pendidikan.

5.   Penilaian akhir hasil belajar oleh satuan pendidikan untuk mata pelajaran       kelompok mata pelajaran estetika dan kelompok mata pelajaran pendidikan       jasmani, olahraga dan kesehatan ditentukan melalui rapat  dewan pendidik       berdasarkan hasil penilaian oleh pendidik.

6.   Penilaian akhir hasil belajar peserta didik kelompok mata pelajaran agama dan       akhlak mulia dan kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian       dilakukan oleh satuan pendidikan melalui rapat dewan pendidik berdasarkan       hasil  penilaian  oieh  pendidik  dengan  mempertimbangkan  hasil  ujian       sekolah/madrasah.

7.   Kegiatan  ujian  sekolah/madrasah  dilakukan  dengan  langkah-langkah:       (a)

rnenyusun kisi-kisi ujian, (b) mengembangkan instrumen, (c) melaksanakan       ujian, (d)  mengolah  dan  menentukan  kelulusan  peserta  didik  dari  ujian       sekolah/madrasah, dan (e) melaporkan dan memanfaatkan hasil penilaian. 8. Penilaian akhlak mulia yang merupakan aspek afektif dari kelompok mata       pelajaran agama dan akhlak mulia, sebagai perwujudan sikap dan perilaku       beriman  dan  bertakwa  kepada  Tuhan  YME,  dilakukan  oleh  guru  agama       dengan memanfaatkan informasi dari pendidik mata pelajaran lain dan sumber       lain yang relevan.

9.   Penilaian kepribadian, yang merupakan perwujudan kesadaran dan tanggung       jawab sebagai warga masyarakat dan warganegara yang baik sesuai dengan       norma dan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan       berbangsa,   adalah   bagian   dari   penilaian   kelompok   mata   pelajaran       kewarganegaraan  dan  kepribadian  oleh  guru  pendidikan  kewarganegaraan       dengan memanfaatkar. informasi dari pendidik mata pelajaran lain dan sumber       lain yang relevan.

10. Penilaian mata pelajaran muatan lokal mengikuti penilaian kelompok mata       pelajaran yang relevan.

3

11. Keikutsertaan dalam kegiatan pengembangan diri dibuktikan dengan surat       keterangan   yang   ditandatangani   oleh   pembina   kegiatan   dan   kepala       sekolah/madrasah.

12. Hasil ulangan harian diinformasikan kepada peserta didik sebelum diadakan       ulangan harian berikutnya. Peserta didik yang belum mencapai KKM harus       mengikuti pembelajaran remedi.

13. Hasil  penilaian  oleh  pendidik  dan  satuan  pendidikan  disampaikan  dalam       bentuk  satu  nilai  pencapaian  kompetensi  mata  pelajaran,  disertai  dengan       deskripsi kemajuan belajar.

14. Kegiatan penilaian oleh pemerintah dilakukan melalui UN dengan langkah-       langkah yang diatur dalam Prosedur Operasi Standar (POS) UN.

15. UN  diselenggarakan  oleh  Badan  Standar  Nasional  Pendidikan        (BSNP)

bekerjasama dengan instansi terkait.

16. Hasil UN disampaikan kepada satuan pendidikan untuk dijadikan salah satu       syarat  kelulusan  peserta  didik  dari  satuan  pendidikan  dan  salah  satu       pertimbangan dalam seleksi masuk ke jenjang pendidikan berikutnya.

17. Hasil analisis data UN disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan       untuk pemetaan mutu program dan/atau satuan pendidikan serta pembinaan       dan pemberian bantuan kepada satuan pendidikan dalam upaya meningkatkan       mutu pendidikan.

E. Penilaian oleh Pendidik

Penilaian  hasil  belajar  oleh  pendidik  dilakukan  secara  barkesinambungaii, bertujuan untuk memantau proses dan kemajuan belajar peserta didik serta untuk meningkatkan  efektivitas  kegiatan  pembelajaran.  Penilaian  tersebut  meliputi kegiatan sebagai berikut:

1.  menginformasikan  silabus  mata  pelajaran  yang  di  dalamnya  memuat       rancangan dan kriteria penilaian pada awal semester.

2.  mengembangkan indikator pencapaian KD dan memilih teknik penilaian yang       sesuai pada saat menyusun silabus mata pelajaran.

3.  mengembangkan instrumen dan pedoman penilaian sesuai dengan bentuk dan       teknik penilaian yang dipilih.

4.  melaksanakan  tes,  pengamatan,  penugasan,  dan/atau  bentuk  lain  yang       diperlukan.

5.  mengolah  hasil  penilaian  untilk  mengetahui  kemajuan  hasil  belajar  dan       kesulitan belajar peserta didik.

6.  mengembalikan   hasil   pemeriksaan   pekerjaan   peserta   didik   disertai       balikan/komentar yang mendidik.

7.  memanfaatkan hasil penilaian untuk perbaikan pembelajaran.

8.  melaporkan hasil penilaian mata pelajaran pada setiap akhir semester kepada       pimpinan satuan pendidikan dalam bentuk satu nilai prestasi belajar peserta       didik disertai deskripsi singkat sebagai cerminan kompetensi utuh.

9.  melaporkan hasil penilaian akhlak kepada guru Pendidikan Agama dan hasil       penilaian  kepribadian  kepada  guru  Pendidikan  Kewarganegaraan  sebagai       informasi  untuk  menentukan  nilai  akhir  semester  akhlak  dan  kepribadian       peserta didik dengan kategori sangat baik, baik, atau kurang baik.

4

F.   Penilaian oleh Satuan Pendidikan

Penilaian  hasil  belajar  oleh  satuan  pendidikan  dilakukan  untuk  menilai pencapaian kompetensi peserta didik pada semua mata pelajaran. Penilaian tersebut meliputi kegiatan sebagai berikut:

1.  menentukan   KKM   setiap   mata   pelajaran   dengan   memperhatikan       karakteristik peserta didik, karakteristik mata pelajaran, dan kondisi satuan       pendidikan melalui rapai dewan pendidik.

2.  mengkoordinasikan ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, dan       ulangan kenaikan kelas.

3.  menentukan  kriteria  kenaikan  kelas  bagi  satuan  pendidikan  yang       menggunakan sistem paket melalui rapat dewan pendidik.

4.  menentukan kriteria program pembelajaran bagi satuan pendidikan yang       mengglinakan sistem kredit semester melalui rapat dewan pendidik.

5.  menentukan nilai akhir kelompok mata pelajaran estetika dan kelompok       mata pelajaran pendidikan jasmani, olah raga dan kesehatan melalui rapat       dewan pendidik dengan mempertimbangkan hasil penilaian oleh pendidik.

6.  menentukan nilai akhir kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia       dan kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian dilakukan       melalui rapat dewan pendidik dengan mempertimbangkan hasil penilaian       oleh pendidik dan nilai hasil ujian sekolah/madrasah.

7.  menyelenggarakan  ujian  sekolah/madrasah  dan  menentukan  kelulusan       peserta  didik  dari  ujian  sekolah/madrasah  sesuai  dengan  POS  Ujian       Sekolah/Madrasah bagi satuan pendidikan penyelenggara UN.

8.  melaporkan hasil penilaian mata pelajaran untuk semua kelompok mata       pelajaran pada setiap akhir semester kepada orang tua/wali peserta didik       dalam bentuk buku laporan pendidikan.

9.  melaporkan pencapaian hasil belajar tingkat  satuan pendidikan kepada

divas pendidikan kabupaten/kota.

10. menentukan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan melalui rapat       dewan pendidik sesuai dengan kriteria:

a.  menyelesaikan seluruh program pembelajaran.

b.  memperoleh nilai minimal baik pada penilaian akhir untuk seluruh       mata pelajaran kelompok  mata pelajaran agama dan akhlak  mulia;       kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian; kelompok       mata  pelajaran  estetika;  dan  kelompok  mata  pelajaran  jasmani,       olahraga, dan kesehatan.

c.  lulus ujian sekolah/madrasah.

d.  lulus UN.

11. menerbitkan  Surat  Keterangan  Hasil  Ujian  Nasional     (SKHUN)  setiap

peserta  didik  yang  mengikuti  Ujian  Nasional  bagi  satuan  pendidikan penyelenggara UN.

12. menerbitkan ijazah setiap peserta didik yang lulus dari satuan pendidikan       bagi satuan pendidikan penyelenggara UN.

G. Penilaian oleh Pemerintah

1.  Penilaian hasil belajar oleh pemerintah dilakukan dalam bentuk UN yang       bertujuan untuk menilai pencapaian kompetensi lulusan secara nasional       pada  mata  pelajaran  tertentu  dalam  kelompok  mats  pelajaran  ilmu       pengetahuan dan teknologi.

5

2.  UN didukung oleh suatu sistem yang menjamin mutu dan kerahasiaan soal       serta pelaksanaan yang aman, jujur, dan adil.

3.  Dalam  rangka  penggunaan  hasil  UN  untuk  pemetaan  mutu  program       dan/atau satuan pendidikan, Pemerintah menganalisis dan membuat peta       daya  serap  berdasarkan  hasil  UN  dan  menyampaikan  ke  pihak  yang       berkepentingan.

4.  Hasil  UN  menjadi  salah  satu  pertimbangan  dalam  pembinaan  dan       pemberian bantuan kepada satuan pendidikan dalam upaya meningkatkan       mutu pendidikan.

5.  Hasil UN digunakan sebagai salah satu pertimbangan dalam menentukan       kelulusan peserta didik pada seleksi masuk jenjang pendidikan berikutnya.

6.  Hasil UN digunakan sebagai salah satu penentu kelulusan peserta didik       dari satuan pendidikan yang kriteria kelulusannya ditetapkan setiap tahun       oleh Menteri berdasarkan rekomendasi BSNP.

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

Salinan sesuai dengan aslinya                                             TTD.

Biro Hukum dan Organisasi Departemen

Pendidikan Nasional,                                                             BAMBANG SUDIBYO

Kepala Bagian Penyusunan Rancangan

Peraturan Peru ndang-undangan dan Bantuan  Hukum I,

Muslikh, S.H.

NIP 131479478